Darurat Guru di Surabaya: Jurang Kekurangan Tenaga Pendidik Menganga, Solusi Jangka Panjang Dirancang
Kota Surabaya tengah dilanda krisis kekurangan tenaga pendidik yang signifikan, terutama di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Situasi ini menjadi semakin genting seiring dengan tingginya angka pensiun guru setiap tahun yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pelamar baru, termasuk dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan. Meskipun upaya rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terus dilakukan, jurang antara kebutuhan dan ketersediaan guru masih sangat lebar.
Angka Kebutuhan yang Fantastis, Formasi yang Terbatas
Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Surabaya, Tri Endang Kustianingsih, membenarkan adanya kekurangan guru yang krusial ini. Menurutnya, kebutuhan guru untuk jenjang SMP saja mencapai sekitar 800 orang, belum termasuk kekurangan di tingkat SD. "Kekurangan tersebut memang nyata dan dipicu oleh tingginya jumlah guru yang pensiun setiap tahun. Betul (data DPRD Kota Surabaya), karena dalam satu tahun ada 360 guru yang pensiun," ungkap Tri Endang.
Setiap tahunnya, Dinas Pendidikan sebenarnya mengajukan sekitar 1.500 formasi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Pemerintah Kota Surabaya. Namun, ironisnya, hanya sebagian kecil yang disetujui. "Kami mengajukan 1.500, tapi yang turun hanya 250 guru. Tahun ini prioritas untuk menghabiskan guru GTT dulu menjadi ASN," jelasnya. Angka 1.500 formasi tersebut merupakan akumulasi kebutuhan selama empat tahun terakhir akibat guru yang pensiun atau meninggal dunia.
Minim Pelamar dan Formasi yang Tak Terisi
Permasalahan semakin kompleks karena tidak semua formasi yang tersedia berhasil terisi. Beberapa posisi, seperti guru agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, guru kelas, dan guru pendidikan khusus, justru minim pelamar, terutama dari kalangan lulusan PPG Prajabatan. "Ada juga formasi yang tidak ada pelamarnya, seperti guru agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, guru kelas, dan guru pendidikan khusus," tutur Tri Endang.
Meskipun terjadi kekurangan tenaga pengajar, proses belajar mengajar di sekolah-sekolah Surabaya belum sampai terhenti. Namun, Tri Endang mengakui bahwa beban kerja guru yang ada saat ini menjadi jauh lebih berat. Idealnya, seorang guru mengajar selama 24 jam per minggu. "Sekarang ada yang sampai 40 jam, itu maksimal," paparnya. Kondisi ini tentu saja dapat berdampak pada kualitas pengajaran dan kesejahteraan guru.
Tri Endang juga mengindikasikan bahwa rekrutmen ASN PPPK atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tahun mendatang akan diprioritaskan sepenuhnya untuk guru baru. "Tahun depan murni untuk guru baru. GTT sudah habis tahun ini," tegasnya. Hal ini menunjukkan komitmen untuk mengisi kekosongan yang ada, meskipun kebutuhan guru baru tetap mendesak demi menjaga kualitas pendidikan di Surabaya dan mencegah penumpukan beban kerja.
Sederet Solusi Jangka Panjang untuk Mengatasi Krisis Guru
Menyadari urgensi situasi ini, Pemerintah Kota Surabaya tidak tinggal diam. Berbagai solusi komprehensif telah dirancang untuk mengatasi darurat kekurangan guru.
1. Kolaborasi Lintas Sektor dan Penguatan Teknologi Pendidikan
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa Pemkot Surabaya telah mengusulkan formasi guru baru kepada pemerintah pusat. Namun, proses pengusulan ini tidak selalu serta-merta dapat dipenuhi melalui perekrutan PNS karena adanya batasan alokasi dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pemkot akan mengikuti seluruh mekanisme yang ditetapkan, termasuk pengangkatan melalui jalur PPPK.
Selain mengusulkan formasi baru, Pemkot juga gencar melakukan penguatan teknologi pembelajaran. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah penggunaan smart board di sekolah-sekolah. Teknologi ini memungkinkan seorang guru untuk memberikan penjelasan secara serentak ke beberapa kelas. "Guru itu satu kelas cuma 30 murid. Maka di Surabaya ini menggunakan smart board. Dengan smart board, satu guru bisa menerangkan untuk semua kelas," ujar Eri Cahyadi. Teknologi ini menjadi strategi penting untuk menjaga kualitas pembelajaran di tengah keterbatasan jumlah guru. Surabaya bahkan telah lebih dulu menerapkan sistem ini sebelum pemerintah pusat meluncurkan program serupa.
Lebih lanjut, Wali Kota Eri Cahyadi berpendapat bahwa pemenuhan kebutuhan guru tidak bisa hanya dihitung dari kekurangan di sekolah negeri semata. Ia menekankan pentingnya melibatkan ekosistem pendidikan swasta agar kualitas pendidikan di Surabaya tetap berimbang. "Kalau yang negeri itu tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, harus gabung (berkoordinasi) dengan swasta. Pendidikan itu negeri dan swasta harus berimbang. Maka kita akan hitung jangan hanya lihat guru negeri saja, tapi bagaimana mereka saling bergerak bersama," tuturnya.
Untuk menghitung kebutuhan guru secara akurat, Pemkot akan melakukan evaluasi terpadu bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Negeri dan Swasta dari jenjang SD hingga SMP. Proses ini juga akan melibatkan organisasi profesi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). "Nanti kita hitung jumlah sekolah, jumlah murid, dan jumlah guru. Dari situ baru kelihatan berapa kekurangannya," kata Eri. Ia menilai, selama ini perhitungan kebutuhan guru sering terkotak antara negeri dan swasta, padahal banyak guru yang berpotensi mengajar lebih dari satu sekolah. Konsep ini bertujuan untuk 'merobohkan batas' antar sekolah agar sistem penugasan guru menjadi lebih fleksibel.
2. Penambahan Kuota CPNS Surabaya 2026
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya, Ira Tursilowati, telah merencanakan pengajuan kuota CPNS Surabaya 2026 untuk mengatasi kekurangan ribuan guru. Pihaknya sedang berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat terkait rekrutmen ini. "Semua bergantung pusat. Koordinasi sementara menunggu dinamika daerah lain juga. Tapi kondisi kurangnya guru di Surabaya berpeluang untuk rekrutmen CPNS 2026. Tunggu keputusan pusat," ungkap Ira Tursilowati.
Kota Surabaya terakhir membuka rekrutmen CPNS pada tahun 2024. Tahun ini tidak ada lowongan CPNS. Namun, jika lowongan CPNS dibuka pada tahun depan, formasi guru dimungkinkan akan lebih banyak dialokasikan, mengingat kebutuhan yang mendesak.
3. Perhatian Serius terhadap PPPK
Pemkot Surabaya juga memprioritaskan para pegawai honorer untuk diangkat menjadi PPPK. Ira Tursilowati menyebutkan bahwa tahun ini terus diberikan perhatian serius terhadap keberadaan PPPK. Pemerintah membuka rekrutmen pegawai kontrak ini melalui tes terbuka. "Ada PPPK penuh dan ada yang paruh waktu. Saat ini tengah dituntaskan seleksi PPPK paruh waktu. Setelah ini, kita lihat saja nanti kemungkinan CPNS 2026. Sebab semua bergantung pusat," tambah Ira.
Selain guru, tenaga kesehatan dan paramedis juga menjadi kebutuhan mendesak di Kota Surabaya, mengingat layanan kesehatan dan pendidikan merupakan layanan dasar warga yang menjadi prioritas utama. Dengan adanya RSUD baru milik Pemkot, RS Surabaya Timur, kebutuhan akan tenaga kesehatan juga semakin meningkat.
Semua langkah strategis ini diharapkan dapat memulihkan keseimbangan tenaga pendidik di Surabaya, memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga, dan meringankan beban kerja para guru yang ada.