Kritik terhadap Rencana Istirahat Jokowi
Dokter Tifa, seorang tokoh yang aktif di media sosial dan memiliki pengaruh besar dalam isu-isu kesehatan, mengungkapkan kekecewaannya terhadap rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk beristirahat total hingga tahun 2027. Ia mempertanyakan alasan pemulihan kesehatan yang disampaikan oleh pihak istana, terutama karena Jokowi sering kali tidak hadir dalam beberapa agenda hukum yang berkaitan dengan kasus dugaan ijazah palsu.
Menurut Dokter Tifa, ada ketidakhadiran yang tidak konsisten dari Jokowi dalam berbagai acara penting. Meskipun ia sering absen dalam sidang terkait ijazah palsu, Jokowi tetap hadir dalam berbagai acara politik. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Jokowi benar-benar sakit atau hanya menggunakan alasan kesehatan sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab hukum.
Dokter Tifa juga menyoroti bahwa Jokowi dinyatakan menderita alergi, namun ia percaya bahwa kondisi kesehatan Jokowi lebih kompleks. Menurutnya, Jokowi sebenarnya menderita penyakit autoimun yang sangat serius dan mematikan. Oleh karena itu, ia meminta agar Jokowi menjalani perawatan medis secara optimal dan tidak hanya mengandalkan alasan kesehatan untuk menghindari proses hukum.
Pemeriksaan Terhadap Tersangka Kasus Ijazah Palsu
Sebelumnya, tiga tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu Dokter Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar, telah menjalani pemeriksaan selama 9 jam 20 menit di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan tersebut mencakup ratusan pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Meski pemeriksaan berlangsung cukup panjang, ketiganya diputuskan tidak ditahan dan diperbolehkan pulang setelah menjalani pemeriksaan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Bhudi Hermanto, menyebutkan bahwa materi pemeriksaan sangat komprehensif. Untuk Roy Suryo, penyidik mengajukan 157 pertanyaan; untuk Rismon Sianipar, 134 pertanyaan; dan untuk Dokter Tifa, 86 pertanyaan. Keputusan untuk tidak menahan ketiganya disambut baik oleh pakar hukum tata negara Refly Harun, yang juga menjadi juru bicara Roy Suryo cs.
Refly menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemeriksaan dan mengapresiasi sikap kooperatif para tersangka. Ia menilai bahwa dengan tidak dilakukan penahanan, para tersangka dapat tetap produktif menjalankan aktivitas masing-masing sambil mengikuti proses hukum yang berlangsung.
Dukungan Hukum untuk Roy Suryo
Roy Suryo, salah satu tersangka dalam kasus ijazah palsu Jokowi, mengungkapkan bahwa saat ini ada beberapa tokoh yang ikut bergabung memperkuat jajaran tim kuasa hukumnya. Di antaranya adalah pakar hukum tata negara sekaligus advokat Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (2011-2014), serta mantan Menteri Hukum dan HAM Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II, Amir Syamsuddin.
Selain itu, pimpinan Muhammadiyah Busyro Muqoddas juga mengutus orang kepercayaannya bergabung sebagai tim kuasa hukum Roy Suryo Cs. Dukungan juga datang dari berbagai pihak, termasuk kelompok nelayan dari PIK.
Ahli dan Saksi Meringankan
Roy Suryo juga membuka suara soal ahli dan saksi meringankan yang diajukannya untuk dimintai keterangan penyidik. Ia menyebutkan adanya beberapa ahli ITE, profesor, ahli teknologi, ahli IT, profesor ahli bahasa, dan ahli pidana. Denny Indrayana, yang resmi menjadi kuasa hukum Roy Suryo, mengungkapkan alasannya memutuskan menjadi bagian dari kuasa hukum Roy Suryo dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Denny, penetapan Roy Suryo dkk sebagai tersangka adalah bentuk kriminalisasi dan pembungkaman terhadap warga negara yang bersifat kritis. Ia menilai keaslian ijazah Jokowi perlu dipastikan terlebih dahulu untuk perkara pencemaran nama baik yang disangkakan kepada Roy Suryo cs.
Penetapan Tersangka dalam Kasus Ijazah Palsu
Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Kedelapan tersangka dalam kasus ini adalah Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, M Rizal Fadillah, Rusam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma.
Setiap klaster tersangka dikenakan pasal-pasal yang berbeda, termasuk Pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, Pasal 311 tentang fitnah, Pasal 160 KUHP mengenai menghasut dan/atau Pasal 27A juncto Pasal 45 Ayat (4) dan/atau Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45A Ayat 2 UU ITE.