Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) menjadi simbol keberadaan negara Indonesia meskipun Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditangkap oleh pihak Belanda. Pemimpin dari pemerintahan darurat ini adalah Syafruddin Prawiranegara, seorang tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Latar Belakang Pembentukan PDRI
Pembentukan PDRI tidak lepas dari Agresi Militer Belanda II yang terjadi pada 19 Desember 1948. Serangan ini dilakukan oleh Belanda dengan menyerbu Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Dalam serangan tersebut, Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta ditangkap serta diasingkan ke Pulau Bangka. Selain itu, jaringan komunikasi seperti radio dan telekomunikasi juga dihancurkan, sehingga menyebabkan kekacauan dalam pemerintahan.
Dengan situasi darurat seperti ini, diperlukan adanya pemerintahan sementara yang mampu menjaga kelangsungan fungsi negara. Di tengah kondisi ini, Syafruddin Prawiranegara, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran, mengambil inisiatif untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
Perjalanan PDRI
PDRI dibentuk pada 22 Desember 1948 di Halaban, Sumatera Barat. Syafruddin memimpin pemerintahan darurat ini tanpa mendapatkan mandat tertulis dari Presiden dan Wakil Presiden, karena jalur komunikasi telah terputus akibat penangkapan kedua pemimpin negara tersebut. Ia menggunakan istilah "Ketua PDRI" karena belum mengetahui apakah ada mandat resmi dari Bung Karno dan Bung Hatta.
Selama berlangsungnya PDRI, pemerintahan darurat ini tidak menetapkan satu wilayah sebagai pusat kekuasaan tetap. Sebaliknya, PDRI terus berpindah dari satu daerah ke daerah lain di Sumatera untuk menghindari operasi militer Belanda. Beberapa lokasi yang pernah menjadi tempat pemerintahan antara lain Bangkinang, Taratak Buluh, Taluk Kuantan, dan daerah pedalaman lainnya.
Untuk menjaga pemerintahan sipil di Jawa, PDRI pada 2 Januari 1949 membentuk Komisariat Pemerintahan Pusat Djawa (KPPD). Para menteri yang tidak ditawan Belanda menyambut keputusan ini secara positif. Namun, keberadaan PDRI juga memicu masalah dalam hubungan diplomatik, karena Belanda hanya bersedia berunding dengan pimpinan Republik Indonesia yang berada dalam tahanan.
Akhir PDRI
PDRI menjalankan pemerintahan selama sekitar tujuh bulan. Setelah Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta kembali dapat menjalankan tugasnya, Syafruddin Prawiranegara kembali ke Yogyakarta pada 10 Juli 1949. Pada 13 Juli 1949, dia mengembalikan mandat pemerintahan darurat kepada Presiden Sukarno dan menyatakan berakhirnya PDRI.
Setelah PDRI dibubarkan, Syafruddin Prawiranegara menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri RI pada 1949, kemudian menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 1949–1950. Ia juga dikenal sebagai sosok yang mencetuskan adanya Oeang Republik Indonesia (ORI), yang menjadi cikal bakal mata uang rupiah.
Riwayat Hidup Syafruddin Prawiranegara
Syafruddin Prawiranegara lahir di Serang, Banten, pada 28 Februari 1911. Ayahnya adalah Raden Arsyad Prawiraatmadja, seorang jaksa di Serang sebelum dipindahkan oleh Belanda ke Jawa Timur. Ibunya berasal dari keluarga Minangkabau yang dibuang ke Banten karena terlibat dalam Perang Padri.
Syafruddin menempuh pendidikan di ELS (sekolah dasar zaman Hindia Belanda) di Serang pada 1925. Setelah lulus pada 1928, ia melanjutkan studi di MULO dan AMS. Selanjutnya, ia melanjutkan ke Rechtshoogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, yang saat ini menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia berhasil meraih gelar Meester in de Rechten (setara Magister Hukum).
Syafruddin juga pernah bekerja sebagai redaktur di koran Soeara Timur dan mengetuai Perkumpulan Radio Ketimuran pada sekitar tahun 1940-an. Di masa pendudukan Jepang, ia diangkat menjadi kepala kantor pajak di Kediri, sebelum dipindahkan ke Bandung.
Setelah Indonesia merdeka, Syafruddin menjabat beberapa posisi penting dalam pemerintahan Indonesia, termasuk Menteri Keuangan, Wakil Perdana Menteri, dan Gubernur Bank Indonesia pertama. Ia juga sempat terlibat dalam pemberontakan PRRI pada 1958 karena ketidakpuasan terhadap sistem demokrasi terpimpin yang diterapkan oleh Presiden Sukarno.
Syafruddin Prawiranegara meninggal akibat serangan jantung pada 15 Februari 1989 di usia 77 tahun. Meski hidupnya penuh tantangan, ia tetap dikenang sebagai tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.